Pengacara-ku

Peraturan Hukum Indonesia

Teks kitab-kitab hukum utama Indonesia. Klik kitab untuk menjelajahi pasal-pasalnya.

Cari berdasarkan kata atau nomor peraturan dalam salinan korpus Pengacara-ku. Periksa status, cakupan, dan tautan sumber pada hasil.

Tanya Hukum →tanya langsung ke AI tentang peraturan

KUHD berlaku sebagian
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie)
980 pasal

Berlaku sebagian (S.1847-23, mulai berlaku 1 Mei 1848). Buku Kesatu Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang (Pasal 2…

KUHPerdata Berlaku
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
1.990 pasal tersedia

Sebagian ketentuan telah dicabut atau digantikan undang-undang lain: Buku II sepanjang mengenai tanah dicabut UU Pokok A…

Salinan korpus pada tanggal pengambilan; perubahan terbaru dan kelengkapan belum diverifikasi ulang.

KUHP Dicabut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
636 pasal

Dicabut oleh UU 1/2023 (KUHP baru) yang mulai berlaku 2 Januari 2026; tetap berlaku untuk perbuatan yang dilakukan sebel…

Digantikan oleh KUHP Baru (UU 1/2023)

UU 1/1974 Berlaku
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
68 pasal

Pasal 7 ayat (1) TELAH DIUBAH oleh UU No. 16 Tahun 2019: batas usia minimal kawin kini 19 (sembilan belas) tahun untuk p…

PP 9/1975 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
49 pasal

Peraturan pelaksana UU 1/1974: mengatur tata cara pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan, tata cara perceraian, wa…

KUHAP Dicabut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
285 pasal tersedia

Salinan korpus pada tanggal pengambilan; perubahan terbaru dan kelengkapan belum diverifikasi ulang. Nomor pasal berisi …

KHI Berlaku
Kompilasi Hukum Islam — Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
229 pasal

KHI bukan undang-undang. Dasarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 — bukan produk legislasi DPR. Dalam hierarki norma…

UU Tipikor Berlaku
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
55 pasal

Undang-Undang ini merupakan hukum positif pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku. Versi konsolidasi mencakup p…

UU Fidusia Berlaku
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
41 pasal

Berlaku sejak 30 September 1999. Tidak pernah diubah oleh undang-undang lain. PERHATIAN: Pasal 15 ayat (2) dan (3) tenta…

UU 13/2003 Berlaku
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
193 pasal

Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan Berlaku
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
193 pasal

Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja da…

UUPT Berlaku
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
171 pasal

Berlaku. Sebagian diubah dan ditambah oleh UU 6/2023 (Cipta Kerja, Ps 109): Ps 1 angka 1 [definisi PT mencakup PT perora…

UU 11/2008 Berlaku
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
47 pasal

Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU ITE Berlaku
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
63 pasal

Konsolidasi UU 11/2008 jo. UU 19/2016 jo. UU 1/2024. Berlaku sejak 2 Januari 2024. Terdapat 63 pasal (54 asli + 9 pasal …

UU 35/2009 Berlaku
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
121 pasal

Narkotika

UU Narkotika Berlaku
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
155 pasal

Tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Lampiran Golongan I/II/III (daftar zat) tidak diingest; diperbarui berkali-kali via Pe…

UU 16/2019 Berlaku
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 pasal

Undang-undang perubahan atas UU 1/1974: mengubah Pasal 7 (batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun untuk pria dan wanit…

PP PKWT dan PHK Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
66 pasal

Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: …

Perppu 1/2022 Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
9 pasal

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU TPKS Berlaku
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
93 pasal

UU TPKS adalah lex specialis terhadap KUHP baru (UU 1/2023) untuk kekerasan seksual. Hukum acara TPKS (pembuktian, penda…

KUHP Baru diubah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
596 pasal tersedia

Salinan korpus pada tanggal pengambilan; perubahan terbaru dan kelengkapan belum diverifikasi ulang. Nomor hasil ekstrak…

UU Cipta Kerja (Klaster Naker) Berlaku
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
77 pasal

PERHATIAN: Yang dimuat dalam korpus ini HANYA klaster ketenagakerjaan (Pasal 80 dan Pasal 81 angka 1–71 UU 6/2023 = peru…

Perppu 148/2024 Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara
102 pasal

Kementerian Sekretariat Negara

Perda 8/2025 Berlaku
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Desa
6 pasal

Penetapan Desa

Perda 10/2025 Berlaku
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi
27 pasal

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian…

Perda 40/2025 Berlaku
Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2025
10 pasal
Perda 1/2025 Berlaku
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
24 pasal

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Perpres 1/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025
6 pasal
Perpres 100/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025 tentang Pengesahan Asean Mutual Recogn Ition Arran Gement On Fligi+T Crew Licensing (Pengaturan Saling Pengakuan Asean Mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang)
2 pasal

Pengesahan Asean Mutual Recogn Ition Arran Gement On Fligi+T Crew Licensing (Pengaturan Saling Pengakuan Asean Mengenai …

Perpres 102/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
12 pasal

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papu…

Perpres 105/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
57 pasal

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Perpres 106/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
62 pasal

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil …

Perpres 109/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah
28 pasal

Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah

Perpres 110/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARtsON DAN
96 pasal

PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARtsON DAN

Perpres 112/2025 Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2 pasal

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan

PP 10/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengeloi.,A Investasi Daya Anagata Nusantara
32 pasal

Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengeloi.,A Investasi Daya Anagata Nusantara

PP 11/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberi,An Tunjangan Hari Raya Dan Ga.Ji Netiga Bei.As Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
19 pasal

Pemberi,An Tunjangan Hari Raya Dan Ga.Ji Netiga Bei.As Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima…

PP 15/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Pei.Tyertaan Modal Negara Republik Indonesta Ke Dai.,Am Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Biro Ki.,Asifiigsi Indonesia Untuk Pendirian
6 pasal

Penambahan Pei.Tyertaan Modal Negara Republik Indonesta Ke Dai.,Am Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Biro Ki…

PP 16/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pei{Yertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengeloi.,A Ii.Ivestasi Daya Anagata Nusantara
5 pasal

Pei{Yertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengeloi.,A Ii.Ivestasi Daya Anagata Nusantara

PP 17/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Keloi.A Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dai.,Am Pelindungan Anak
48 pasal

Tata Keloi.A Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dai.,Am Pelindungan Anak

PP 20/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025
2 pasal
PP 21/2025 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri
8 pasal

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri

UU 1/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1.9 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
161 pasal

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1.9 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

UU 10/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Boi"Aang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara
7 pasal

Kabupaten Boi"Aang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara

UU 11/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sui,Awesi Utara
7 pasal

Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sui,Awesi Utara

UU 12/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sui"Awesi Utara
10 pasal

Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sui"Awesi Utara

UU 13/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara
8 pasal

Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara

UU 14/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah
119 pasal

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

UU 15/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawabanataspelaksanaananggaranpendapatan Dan Bei,Anja Negara Tahun Anggaran 2024
11 pasal

Pertanggungjawabanataspelaksanaananggaranpendapatan Dan Bei,Anja Negara Tahun Anggaran 2024

UU 16/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Oo3 Tentang Badan Usaha Milik Negara
91 pasal

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Oo3 Tentang Badan Usaha Milik Negara

UU 17/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Bei,Anja Negara
50 pasal

Anggaran Pendapatan Dan Bei,Anja Negara

UU 18/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Io Tahun 2Oo9 Tentang Kepariwisataan
79 pasal

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Io Tahun 2Oo9 Tentang Kepariwisataan

UU 19/2025 Berlaku
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Irearybetween The Republic Of Indonesta Am Rhe Russtan Federation On E,Ctradttioni
2 pasal

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Irearybetween The Republic Of Ind…

Perban 1/2026 Berlaku
Peraturan Badan/Lembaga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
6 pasal

Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka…

Perban 1/2026 Berlaku
Peraturan Badan/Lembaga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran Variabel Dalam Formula Dan Tata Cara Penghitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
14 pasal

Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran Variabe…

Permen 1/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
24 pasal

Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Permen 2/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
7 pasal

Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Permen 3/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah
65 pasal

Penilaian Tanah

Permen 4/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Agraria Stpn
48 pasal

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Agraria Stpn

Permen 1/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Usaha Jasa Konservasi Energi
29 pasal

Usaha Jasa Konservasi Energi

Permen 2/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
2 pasal

Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar…

Permen 3/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
34 pasal

Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit

Permen 5/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
27 pasal

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permen 1/2026 Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Asrama Haji
32 pasal

Organisasi Dan Tata Kerja Asrama Haji

PP 3/2026 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
67 pasal

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

PP 4/2026 Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
5 pasal

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Ne…

UU 1/2026 Berlaku
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pei{Yesuaian Pidana
56 pasal

Pei{Yesuaian Pidana

Jelajahi Berdasarkan Jenis

82.574 peraturan · 950.728 pasal tersedia dalam salinan korpus. Kelengkapan dan perubahan terbaru belum diverifikasi ulang.

PERMEN 26.399 PERBUP 18.643 PERDA 8.787 KEPPRES 6.910 PERBAN 5.871 PP 5.027 PERGUB 4.042 PERPRES 2.670

Riset Hukum Lebih Dalam

Cari putusan pengadilan yang mengutip pasal tertentu menggunakan AI di Pengacara-ku — Riset Hukum.

Buka Pengacara-ku — Riset Hukum →