Pengacara-ku

Pasal 3S

Berlaku

UU 1/2025 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1.9 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara · BAB IC

Catatan: Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1.9 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(1) Jabatan anggota badan pelaksana berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya telah berakhir; atau c. diberhentikan oleh Presiden. (2) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan: a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 3R; b. pelanggaran persyaratan kerahasiaan; c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; d. tidak menjalankan tugas dengan baik; e. melakukan SK No 250504 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh badan pelaksana; f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara; g. mengundurkan diri; h. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan me skipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan; i. berhalangan tetap; dan/atau J• alasan lain yang dinilai tepat oleh Presiden. (3) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan sementara oleh dewan pengawas. (4) Dalam hal anggota badan pelaksana diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan pengawas memohon kepada Presiden untuk menggantikan anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara. (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pelaksana yang bersangkutan. (6) Anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berwenang melaksanakan tugas sebagai anggota badan pelaksana.

Sumber: jdihn-backfill

← Pasal 3R ↑ Daftar Pasal Pasal 3T →

Cari Putusan yang Mengutip Pasal Ini

Temukan putusan pengadilan yang relevan di Pengacara-ku — Riset Hukum.

Cari Putusan Pasal 3S UU 1/2025 →