Pasal 13

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

PKWT paling sedikit memuat:
a.    nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b.    nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
c.    jabatan atau jenis pekerjaan;
d.    tempat pekerjaan;
e.    besaran dan cara pembayaran Upah;
f.    hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
g.    mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
h.    tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i.    tanda tangan para pihak dalam PKWT.

← Pasal 12 ↑ Daftar Pasal Pasal 14 →