Pasal 16

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

(1)   Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
b.    PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara
proporsional dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan Upah;
x

12

c.    PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.

12

(2)   Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran
uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
(3)   Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka
dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.
(4)   Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan
uang kompensasi yaitu Upah pokok.
(5)   Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya
waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya
pekerjaan.
(6)   Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

← Pasal 15 ↑ Daftar Pasal Pasal 17 →