Pasal 23

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

(1)   Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau
lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2)   Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik:
a.    penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima)
jam 1 (satu) minggu;
b.    waktu kerja fleksibel; atau
c.    pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.
(3)   Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja
yang telah ditetapkan oleh Menteri.

← Pasal 22 ↑ Daftar Pasal Pasal 24 →