Pasal 170

Berlaku

Catatan: Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Pasal yang terdampak ditandai ⚠️ PERINGATAN dalam teks. MK 168/2023 memulihkan beberapa ketentuan pesangon. Teks dalam dokumen ini adalah versi asli UU 13/2003.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal
151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal
162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan
pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang
seharusnya diterima.

⚠️ PERINGATAN: Pasal ini telah DIHAPUS oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Bunyi pasal di atas adalah versi asli UU No. 13 Tahun 2003 yang sudah tidak berlaku. Ketentuan baru: [Dihapus] PHK yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dianggap batal demi hukum; pengusaha wajib mempekerjakan kembali dan membayar upah selama proses. Dampak: TINGGI — perlindungan dari PHK sewenang-wenang berubah mekanismenya. (Keyakinan sumber: SEDANG.)

[Catatan: Pasal ini telah DIHAPUS oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). [Dihapus] PHK yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dianggap batal demi hukum; pengusaha wajib mempekerjakan kembali dan membayar upah selama proses. Ketentuan penggantinya dapat ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2023 dan/atau PP No. 35 Tahun 2021.]

← Pasal 169 ↑ Daftar Pasal Pasal 171 →