Pasal 37

Berlaku

Catatan: Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Pasal yang terdampak ditandai ⚠️ PERINGATAN dalam teks. MK 168/2023 memulihkan beberapa ketentuan pesangon. Teks dalam dokumen ini adalah versi asli UU 13/2003.

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) terdiri dari :
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dalam melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

⚠️ PERINGATAN: Pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Bunyi pasal di atas adalah versi asli UU No. 13 Tahun 2003 dan sudah tidak berlaku. Ketentuan baru: Pelaksana penempatan TKI: instansi pemerintah dan badan hukum swasta (PPTKIS). Badan hukum swasta wajib perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dampak: Rendah. (Keyakinan sumber: SEDANG.)

[Catatan: Ketentuan pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan/atau Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Pelaksana penempatan TKI: instansi pemerintah dan badan hukum swasta (PPTKIS). Badan hukum swasta wajib perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Periksa UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021 untuk ketentuan yang berlaku saat ini.]

← Pasal 36 ↑ Daftar Pasal Pasal 38 →