Pasal 96

Berlaku

Catatan: Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Pasal yang terdampak ditandai ⚠️ PERINGATAN dalam teks. MK 168/2023 memulihkan beberapa ketentuan pesangon. Teks dalam dokumen ini adalah versi asli UU 13/2003.

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul
dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2
(dua) tahun sejak timbulnya hak.

⚠️ PERINGATAN: Pasal ini telah DIHAPUS oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Bunyi pasal di atas adalah versi asli UU No. 13 Tahun 2003 yang sudah tidak berlaku. Ketentuan baru: [Dihapus] Daluarsa tuntutan upah: 2 tahun setelah hak timbul. Penghapusan ini berarti ketentuan daluarsa umum hukum perdata (30 tahun) berlaku, atau mengacu pada ketentuan lain. Dampak: SEDANG — pekerja berpotensi menuntut upah lebih lama, tapi kepastian hukumnya berkurang. (Keyakinan sumber: SEDANG.)

[Catatan: Pasal ini telah DIHAPUS oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). [Dihapus] Daluarsa tuntutan upah: 2 tahun setelah hak timbul. Penghapusan ini berarti ketentuan daluarsa umum hukum perdata (30 tahun) berlaku, atau mengacu pada ketentuan lain. Ketentuan penggantinya dapat ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2023 dan/atau PP No. 35 Tahun 2021.]

← Pasal 95 ↑ Daftar Pasal Pasal 97 →