Pasal 21

Berlaku

Catatan: Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara. PasaJ22 Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara; d pelaksanaan administrasi Deputi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian SK No2485744 PRESIDEN REFUBUK INDONESIA -10Bagian Kesembilan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan

← Pasal 20 ↑ Daftar Pasal Pasal 23 →