Pasal 17

Berlaku

Catatan: Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengeloi.,A Investasi Daya Anagata Nusantara

(U Badan Pelaksana membentuk komite yang anggotanya berasal dari Badan Pelaksana, pegawai Badan, dan/ atau pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan praktik terbaik komite dengan mem internasional. (21 Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. komite investasi; b. komite manajemen risiko; dan c. komite operasional portofolio. (3) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a terdiri atas: a. Kepala Badan Pelalsana; b. anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi investasi atau pengembangan bisnis; c. anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi manajemen risiko; dan d. 2 (dua) orang yang berasal dari pegawai Badan dan/atau pihak eksternal Badan. (4) Anggota.. . SK No235766A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -12- (4) Anggota komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi manajemen risiko; dan b. 2 (dua) orang yang berasal dari pegawai Badan dan/ atau pihak eksternal Badan. (5) Anggota komite operasional portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi b. anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi manajemen risiko; dan c. 2 (dua) orang yang berasal dari pegawai Badan dan/ atau pihak eksternal Badan. (6) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membentuk komite selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2). l7l Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pelaksana. (8) Pembentukan komite dilaporkan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas setelah komite tersebut dibentuk. (9) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. (10) Tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Badan Pelaksana. Paragraf 3 Tata Cara Pengambilan Keputusan

← Pasal 16 ↑ Daftar Pasal Pasal 18 →