Pasal 34

Berlaku

Catatan: Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengeloi.,A Investasi Daya Anagata Nusantara

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanegal Agar SK No250772A I il{Irl :TffilTlfilTlf+Tnt -22- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan diJakarta pada tanggal 24 Februari2O2S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanEgal 24 Februai2O2S MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan dan trasi Hukurg, * Djaman SK No250526A BUK INDONESIA ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TO TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA I. UMUM Pemerintah telah melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk forergn dired, inuestm.ent (FDI) yang masuk ke Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan FDI ke Indonesia juga perlu memperhatikan perspektif dan minat investor luar negeri. Dengan demikian, saat ini diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor dimaksud, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang dan Badan Usaha Milik Negara dimalsudkan untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tu.iuan tersebut, Danantara memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing. Pengaturan organisasi dan tata kelola Danantara dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang memadai bogi Danantara dalam melaksanakan pengelolaan BUMN secara efektif. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2... SK No250528A. i:IiTJFIT'trN REPUELIK INDONESIA -2Pasal 2 Cukup jelas.

← Pasal 33 ↑ Daftar Pasal Pasal 9 →