Pasal 169

Berlaku

Catatan: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

(1) Dalam hal dikenakan sanksi administratif secara kumulatif atau bertahap, penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan Perizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/ atau pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf e, dan hurrf f dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis. (21 Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan Peizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dikenakan sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. (3) Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perbinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha. 62. Pasal l7O . . . SK No284806A REPUBUK INOONESIA -4462. Pasal 170 dihapus 63. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

← Pasal 168 ↑ Daftar Pasal Pasal 171 →