Pasal 13

Berlaku

Catatan: Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

(l) Menteri membagr kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi dan kabupaten/ kota. (2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; dan/ atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 16. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

← Pasal 12 ↑ Daftar Pasal Pasal 14 →