Pasal 88a

Berlaku

Catatan: PERHATIAN: Yang dimuat dalam korpus ini HANYA klaster ketenagakerjaan (Pasal 80 dan Pasal 81 angka 1–71 UU 6/2023 = perubahan atas UU 13/2003). Ketentuan lain UU 6/2023 (perpajakan, pertanahan, lingkungan, dll.) tidak termasuk. UU ini menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang dan telah diubah lanjut oleh Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 (31 Oktober 2023). Pasal berstatus "DISISIPKAN" berarti pasal baru yang ditambahkan ke UU 13/2003.

(1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat
terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh
dengan Pengusaha dan berakhir pada saat
putusnya Hubungan Kerja.
(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah
yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
(3) Pengusaha wajib membayar Upah kepada
Pekerja/ Buruh sesuai dengan kesepakatan.
(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas
kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh
atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum dan
pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai
dengan persentase tertentu dari Upah
Pekerja/Buruh.

(7) Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran
karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda.
(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada
Pengusaha dan/atau Pekerja/Buruh dalam
pembayaran Upah.

← Pasal 88 ↑ Daftar Pasal Pasal 88b →